cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Volume 2 Issue 8 - August 2023" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Peristiwa Meningkatnya Tagihan Listrik Masa Awal Pandemi Covid-19 di Kota Medan Muhammad Gibral Alhaq
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.217

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pada peristiwa meningkatnya tagihan listrik di masa awal pandemi covid-19 di Kota Medan, dengan penelitian hukum normatif-empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pada peristiwa meningkatnya tagihan listrik di masa awal Pandemi Covid-19 di Kota Medan yaitu menggratiskan listrik bagi 450VA dan diskon 50% bagi pelanggan 900VA bersubsidi selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Pemberian token listrik selama Covid-19 melalui website PLN, Whatsapp PLN, aplikasi PLN Mobile, Call Center PLN 123, dan Telegram PLN. Disarankan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran atas perlindungan hak-hak konsumen sudah menjadi kewajiban semua pihak agar hak-hak yang sudah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dapat dinikmati sepenuhnya oleh konsumen tenaga listrik.
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Alasan Tidak Terpenuhinya Unsur Mens Rea oleh Kepolisian Irfansyah Munthe
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.218

Abstract

Unsur mens rea dalam penyidikan tindak pidana sangat berperan besar dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dan bukan menjadi unsur pokok yang harus bisa diungkapkan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Jika unsur mens rea tidak ditemukan bukan berarti kasus tindak pidana harus dihentikan sebagaimana yang telah terjadi dalam penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn, menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn adalah karena sesuatu sebab yang didasarkan atas hasil gelar perkara di Polresta Medan tertanggal 12 Oktober 2015 dan surat ketetapan Kapolsek Medan Baru Nomor. S-TAP/22/X/2015/Mdn Baru yang menyimpulkan proses penyidikan harus dihentikan karena waktu penyidikan yang berlarut-larut karena tidak dapat menemukan bukti permulaan yang cukup yang menyebabkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Atas dasar penghentian tersebut Majelis Hakim telah membatalkan surat penghentian penyidikan tersebut dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan sesuai dengan petujunjuk dari jaksa peneliti.
Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law Alofsen Sianturi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.219

Abstract

Sejumlah kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan prinsip otonomi daerah akan hilang karena telah diambil alih oleh pemerintah pusat pasca UU Omnibus Law. Dalam perspektif pemerintahan daerah dan berdasarkan asas otonomi daerah, omnibus law dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. kondisi seperti ini, ke depan sangat berpotensi terjadi sengketa kewenangan antar lembaga, yakni pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di mana dalam UU omnibus law irisannya bertalian erat dengan persoalan lingkungan hidup secara sektoral, memiliki dampak yang signifikan dan sistemik, sehingga berpotensi mengancam berbagai komponen di lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang sentralisasi kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ditarik dan didominiasi pemerintah pusat saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitan menyatakan bahwa keberadaan undang-undang omnibus law telah mengambil alih kewenangan daerah untuk mmenetapkan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi kepada kebijakan Pemeintah Pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah.
Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara: (Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar) Ester Lauren Putri Harianja; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.222

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dengan cara membandingkan putusan hakim tentang penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dan dihukum pidana penjara, dengan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis serta dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun kategori penyalahguna narkotika telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 kasus yang telah sesuai menerapkan tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan perbaikan (retributif). Sedangkan, 4 kasus lainnya tidak sesuai dalam menerapkan tujuan pemidanaan, berupa pemidanaan pembalasan di yuridiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Disarankan perlu segera disusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Narkotika, dan agar kiranya hakim-hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar terhadap pelaku tindak pidana narkotika dikategorikan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatannya.
Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Prayogo Hindrawan; Sunarmi Sunarmi; Budiman Ginting; Dedi Harianto
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.223

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas pari passu prorata parte terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn, dikarenkan asas pari passu pro rata parte menjadi pegangan penting untuk diterapkan oleh kurator yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UU No.37/2004 dan Standar Profesi Kurator dalam menerapkan asas pari passu prorata parte terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn adalah dengan meng-klasifikasikan kedudukan para kreditor dalam kepailitan di antara Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lain.

Page 1 of 1 | Total Record : 5